Habis Cabut Pajak e-Commerce, Terbitlah Aturan Pajak Digital

Ilustrasi
Ilustrasi

LAMONGANTIMES, MALANG – Pemerintah masih terus mencari celah agar transaksi maupun usaha berbasis dalam jaringan (daring) alias online bisa menjadi sumber pendapatan negara. 

Terbaru, yakni terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Aturan itu diharapkan bisa menjerat korporasi besar seperti Google hingga Facebook menjadi wajib pajak digital. 

Penerapan aturan ini menjadi tantangan tersendiri. Mengingat sebelumnya, pemerintah tidak berhasil menerapkan aturan pajak e-commerce. Pemerintah telah mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sedianya, aturan yang diharapkan bisa menjaring pajak dari transaksi online itu bakal diberlakukan per 1 April 2019. 

Dilansir oleh detikfinance, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa aturan tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia. Artinya, bukan berdasarkan bentukan perusahaan tetap yang berlokasi di Indonesia. 

"Jadi BUT sendiri tetap akan sama redefmisinya, tapi berapa kewajiban mereka membayar pajaknya tidak lagi diterapkan berdasarkan ada atau tidaknya BUT, tetapi berdasarkan seberapa banyak mereka mendapatkan economics value di suatu negara," ujar Sri Mulyani pada awak media di Jakarta. 

Pemerintah melalui Ditjen Pajak akan menghitung seberapa besar Google Cs mendulang pendapatan di Indonesia, yang Sri Mulyani sebut economic present. Perhitungan itu yang akan dijadikan bahan tagihan pajak.

Namun, untuk mengimplementasikan pajak berdasarkan economic present perlu digodok lebih lanjut terkait azas hak perpajakan yang adil (fair taxation right). "Bagaimana bagi perpajakan secara adil antara mereka headquarter maupun di daerah mereka beroperasi," tutupnya. 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sendiri memiliki peran cukup penting seiring dengan meningkatkan perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri. 

Aturan ini mengatur mengenai perpajakan bagi orang pribadi asing yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. Serta, badan usaha asing yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]lamongantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]lamongantimes.com | marketing[at]lamongantimes.com
Top