Puluhan massa PCGP Ansor Kota Kediri ketika melakukan orasi di depan kantor Bawaslu Kota Kediri. (Foto: Ist)

Puluhan massa PCGP Ansor Kota Kediri ketika melakukan orasi di depan kantor Bawaslu Kota Kediri. (Foto: Ist)



Puluhan massa yang tergabung dalam anggota Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Kota Kediri mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu Umum (Panwaslu) di Jalan Agung Suprapto Kota Kediri (19/4).

Puluhan massa PC GP Ansor dalam orasinya meminta dua oknum panwaslu untuk mempertanggungjawabkan serta meminta maaf baik lisan maupun tertulis dalam waktu yang ditentukan.

Bagus Wibowo, koordinator aksi sekaligus advokad LBH Ansor Kota Kediri, mengatakan, dua oknum itu dinilai mencederai proses demokrasi di Indonesia. Mereka menilai apa yang dilakukan dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-udangan yang berlaku. “Somasi ini menyusul dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum Panwaslu Kota Kediri dan oknum panwascam,” ucapnya. 

Lima poin yang menjadi dasar pihaknya melakukan somasi, lanjut Bagus, di antaranya adalah adanya dugaan instruksi untuk mengundurkan diri dari komisioner panwaslu secara lisan kepada anggota Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kota Kediri yang menjadi anggota panwascam dan pengawas pemilihan lapangan (PPL). “Setidaknya ada sekitar 10 anggota baik di panwascam dan PPL. Padahal secara undang-Undang itu tidak ada aturan yang mengharuskan panwascam dan PPL untuk mundur. Keharusan mundur itu hanya untuk panwaslu kota/kabupaten ke atas. Kami meminta dalam setiap perekrutan dilakukan secara terbuka dan transparan,” imbuhnya.

Selain itu, dia menilai ada dugaan praktik suap-menyuap terkait proses rekrutmen PPL yang dilakukan oknum anggota panwaslu dan panwascam. Adanya dugaan subjektivitas pemberian sanksi kepada anggota PPL yang tidak berdasarkan kinerja juga menjadi sorotan. Mereka menilai dalam pemberian sanksi itu hanya berlandaskan suka tidak suka. “Tidak alasan yang substansi terhadap permintaan mundur itu. Jadi hanya karena subjektivitas. Saya ndak suka dengan si A saya ndak suka dengan si B. Kowe munduro soko (kamu mundur dari ) Ansor Banser,” tandas Bagus.

Pihaknya meminta panwaslu lebih melek hukum dalam menafsirkannya. Pihaknya menyebut terdapat dugaan pelanggaran karena tidak didasari kejelasan hukum yang sudah ditentukan. “Semisal meminta PPL untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ada dasar hukumnya. Banyak sekali dugaan-dugaan pelanggaran pemilu tanpa dasar yang kuat. Akhirnya apa mentalbdari Bawaslu lrovinsi dibawa ke sini mental. Memang disini ada plenonya tapi di sana mental,” tegasnya.

Bagus menyebut telah mengantongi data dugaan pelanggaran tersebut dan nantinya akan dikirim ke Bawaslu. Namun, dia enggan berkomentar lebih jauh mengenai dua oknum yang dimaksud dan siapa saja yang mendapatkan intervensi tersebut. “Karena ini berkaitan dengan saksi dan saksi korban, kami tidak bisa memberitahu karena ada perlindungan saksi juga. Yang pasti ketika ada pemeriksaan dari dewan etik dan Bawaslu provinsi kami akan menghadirkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Yoni Bambang Suryadi selaku ketua Panwaslu Kota Kediri mengaku akan mempelajari somasi tersebut untuk menentukan langkah berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Yoni menyebut harus terdapat bukti yang jelas dan berdasarkan fakta. “Somasi ini kami perlu mempelajari dulu, apa yang disampaikan somasi ini, sehingga kami memberikan jawaban sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, terutama di Bawaslu,” ujarnya saat ditemui sejumlah awak media.

Disinggung praktik suap-menyuap seperti yang disampaikan massa sebelumnya, Yoni menyebut semua itu harus berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Termasuk adanya kabar instruksi yang meminta anggota PPL dan Panwascam untuk mengundurkan diri. “Kalau ada suap, tolong buktikan. Jadi carikan barang bukti atau saksi siapa, nanti saya langsung eksekusi. Saya enggak segan-segan untuk meng-off-kan yang bersangkutan,” imbuhnya.

Menurut Yoni, apa yang dilakukan sudah mengacu pada pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu kelurahan/desa pada pemilihan umum serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan / atau wali kota dan wakil wali kota. Diakuinya, salah satu poin dalam pedoman itu adalah bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi panwaslu kelurahan/desa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Yudi Agung Nugraha dari Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Kediri menyebut, untuk masalah keanggotaan, panwaslu tidak pernah meminta anggota sebuah organisasi masyarkat (ormas) untuk mundur, kecuali yang ada di kepengurusan ormas sebagaimana pedoman dari Bawaslu. “Kami tidak pernah meminta anggota sebuah ormas untuk mundur, kecuali yang ada di kepengurusan sesuai petunjuk Bawaslu. Kami tidak meminta mundur, tapi sementara off ketika mereka menjadi pengawas. Karena yang diawasi adalah ranah politik. Jadi jangan sampai netralitas bisa rusak. Jadi sementara off ketika menjadi pengawas,” pungkasnya.

Pengamatan di lokasi, sejumlah poster beragaman tulisan menghiasi orasi yang diikuti puluhan anggota PC GP Ansor Kota Kediri. Selain membawa poster, mereka membawakan ‘keranda’ sebagai simbol matinya demokrasi dan hati nurani oknum yang dimaksud. Selanjutnya, somasi beserta ‘keranda’ itu diserahkan kepada ketua Panwaslu Kota Kediri. Kemudian massa membubarkan diri dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. (*)/p>


End of content

No more pages to load