Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Probolinggo Martiul Chaneago saat memberi penjelasan soal kasus Suhadak dengan didampingi Kasi Intel Herman Hidayat.  (Agus Salam/Jatim TIMES)

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Probolinggo Martiul Chaneago saat memberi penjelasan soal kasus Suhadak dengan didampingi Kasi Intel Herman Hidayat. (Agus Salam/Jatim TIMES)



Kasus dugaan korupsi gedung Islamic Center (GIC), yang kini berganti nama Gedung Hayam Wuruk, dengan tersangka H Suhadak, mantan wakil wali kota Probolinggo, berkasnya sudah lengkap alias sudah P21. Bahkan oleh Kejakasan Negeri (Kejari) Probolinggo, berkasnya sudah dilimpahkan atau dikirim ke Pengadilan Tipikor di Sidoarjo.

Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Martiul Chaneago, Rabu (6/2)  di kantornya. Hanya, kajari tidak menjelaskan dan tidak mengetahui kapan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp775.446.730 itu disidangkan. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Pengadilan Tipikor.

Menurut Martiul, sidang bisa dilakukan kapan saja, meski Suhadak saat ini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Probolinggo dalam kasus pengadaan mebeler dana DAK tahun 2009. “Kalau sidang, Suhadak harus menghadiri meski saat ini masih dalam penjara. Usai sidang, dia kembali lagi ke lapas,” tandasnya.

Jika sudah diputus oleh hakim tripikor, maka pria yang sebelum menjadi wakil wali kota berprofesi sebagai kontraktor itu harus menjalani. Menunggu Suhadak keluar dari lapas atau bebas setelah menjalani hukuman pada kasus sebelumnya (DAK). “Begitu keluar, Suhadak masuk lagi ke lapas. Ya, menjalani putusan dugaan kasus dana pembangunan GIC ini,” tambah Martiul. 

Kerugian negara  dalam kasus ini diketahui setelah pihak kejari menerjunkan auditor independen dari Universitas Brawijaya (UB) Malang. Setelah diketahui kerugiannya, penyelidikan terus dilakukan hingga akhirnya kejari menetapkan Suhadak sebagai pelaksana sekaligus kontraktor pembangunan multiyears tersebut. "Kami bukan mencari cari. Bukan orang yang kami bidik. Tapi kami ingin mengembalikan uang negara,” ujarnya.

Karena itu, Martiul yang saat ditemui didampingi Kasi Intel Herman Hidayat dan Kasi Pidsus Ciprian Caesar akan menyubsider. Jika terpidana nantinya tidak mampu membayar atau melunasi kerugian negara hingga batas yang ditentukan, maka harus diganti hukuman. “Kalau uang Rp750 juta lebih tidak dikembalikan, diganti derngan hukuman kurungan,” pungkasnya. 

Informasi yang didapat, Suhadak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Gedung Islamic Centre (GIC) 9 Agustus lalu. Tidak terima dengan ketetapan itu, mantan wakil wali kota tersebut mempraperadilkan kejari, namun ditolak hakim. 


End of content

No more pages to load