Bupati Rijanto (kanan) mewakili Kabupaten Blitar menerima penghargaan opini WTP dari BPK RI di Surabaya

Bupati Rijanto (kanan) mewakili Kabupaten Blitar menerima penghargaan opini WTP dari BPK RI di Surabaya



Konsistensi dan kerja keras Pemkab Blitar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terus terjaga. Hasilnya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 diganjar predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Luar biasanya lagi itu merupakan opini WTP yang didapat oleh Pemkab Blitar selama tiga tahun beruntun. Hal tersebut menandakan bahwa upaya perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah dinilai sangat baik. Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan pemerintah suatu daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Blitar 2018 tersebut diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Harry Purwaka kepada Bupati Blitar Rijanto di Surabaya, Jumat (24/5/2019). Turut mendampingi Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito dan Kepala Inspektorat Pemkab Blitar Achmad Lazim.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, opini WTP itu merupakan bukti dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemkab Blitar terus menunjukkan kinerja bagus. Raihan WTP ini juga merupakan hasil kerja jajaran eksekutif dengan legislatif yang berjalan optimal dan harmonis.

“Ini hasil kerja keras teman-teman semuanya (eksekutif dan legislatif). Sehingga Kabupaten Blitar kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Ini WTP ketiga berturut-turut bagi Kabupaten Blitar,” ungkap bupati kepada awak media dalam jumpa pers di Pendopo Ronggo Hadi Negoro, Sabtu (25/5/2019).

Bupati menambahkan, raihan WTP tiga kali berturut-turut ini wajib untuk disyukuri. Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada semua staff dan OPD jajaran Pemkab Blitar serta dukungan DPRD Kabupaten Blitar. Dengan diraihnya WTP, telah menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan Pemkab Blitar untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.

“Dukungan dari teman-teman OPD dan DPRD ini membantu mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati, dimana salah satunya adalah mewujudkan tata kelola keuangan yang baik,” sambungnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini pun berharap kedepan raihan Opini WTP ini terus dapat dipertahankan. Bupati optimis hal tersebut dapat dicapai, di bawah kepemimpinannya Pemkab Blitar berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang baik dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Muara dari pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat,” tandas bupati yang dikenal peduli dan dekat dengan rakyat.

Terkait sejumlah rekomendasi BPK terhadap hasil pemeriksaan, menurut bupati, akan segera ditindaklanjuti dan menjadi bahan introspeksi Pemkab Blitar.

"Ada catatan-catatan yang harus kita tindaklanjuti dalam masa 60 hari kerja. Dalam sistem pengendalian internal ada beberapa yang perlu kita dorong untuk menyelesaikannya terutama masalah SPJ. Ada beberapa OPD yang belum bisa menyelesaikan SPJ nya. Terus kemudian masalah kepatuhan terhadap aturan, ada beberapa proyek yag ditemukan BPK itu kekurangan volume, ini harus dipertanggungjawabkan oleh rekanan. Untuk menindaklanjuti ini besuk Senin saya akan gelar rapat bersama staf,” paparnya.

Lebih dalam bupati berharap opini WTP yang diraih bisa menjadi pelecut semangat untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Serta menyajikannya secara lengkap dan akuntabel. “Kami berharap pencapaian WTP selaras dengan indeks kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya.


End of content

No more pages to load