Ilustrasi Property (jakartakita.com)

Ilustrasi Property (jakartakita.com)



Saat ini, minat masyarakat untuk membeli property begitu tinggi. 

Hal itu ditandai dengan tumbuhnya pengembang-pengembang perumahan maupun penjual tanah kavlingan seiring dengan terus meningkatnya permintaan dari konsumen.

Di situ, seringkali pengembang juga menawarkan harga yang sangat miring. 

Dari penawaran harga miring itu, biasanya masyarakat banyak sekali yang langsung tergiur membeli property tanpa melihat track record dari pengembang atau penjual tanah.

Setelah membayar uang muka ataupun membayar lunas, ujung-ujungnya, para konsumen justru merasa tertipu. 

Sebab rumah yang mereka beli justru tak kunjung dibangun dalam kurun waktu yang cukup lama.

Selain itu, bisa juga dalam status tanah yang konsumen beli, merupakan tanah sengketa yang yang masih belum jelas dokumen kepemilikannya.

Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang, Luh Eka Wulantari, mengatakan masyarakat harus ekstra hati-hati dan teliti saat transaksional property. 

Sebab, konsekuensinya, kerugian yang begitu besar bisa saja diderita konsumen yang gegabah dalam membeli property.

Sudah banyak kasus mengenai property yang ditangani oleh BPSK Kota Malang. 

Kesemuanya, memang merasa dirugikan karena rumah yang mereka impikan tak kunjung dibangun meski telah lunas atau membayar uang muka.

"Ya seperti yang saat ini kami tanggani, ada konsumen yang beli vila di Bali, tapi nggak dibangun-bangun, kantor cabangnya ada di Malang, dan nanti akan sidang lagi," beber wanita cantik itu (13/7/2019).

Maka dari itu, ia mengimbau agar para konsumen lebih cerdas dan berhati-hati lagi sebelum bertransaksi. 

Jika ingin membeli property, masyarakat harus mau merepotkan diri dengan melakukan pengecekan legalitas dari properti tersebut.

"Pastikan dulu lahan sudah jelas. Apakah lahannya ada, lokasinya dimana, apakah sudah dibeli oleh developer atau belum, akses jalannya bagaiamana. Karena itu tadi, jika nggak hati-hati bisa rugi. Tanah padahal belum dibeli developer, masih awang-awang tapi sudah dijual, jelas nanti yang rugi konsumen," ungkap wanita yang juga Kasi Terrible Niaga di Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang.

Lanjutnya, dan untuk lebih memastikan status dari tanah, masyarakat atau konsumen bisa melakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. 

Sehingga dari situ, benar-benar diketahui status dari tanah apakah sudah terbeli oleh developer atau belum.

"Kan masyarakat kadang juga jarang mengecek. Akan lebih aman alagi jika masyarakat mau mengecek. Selain itu, masyarakat cek juga di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait perizinannya, apakah sudah berizin atau belum, kan ada juga yang lahan memang bukan untuk perumahan," pungkasnya.  


End of content

No more pages to load