Kepala Bagian Hukum Setdakab Jombang, Abdul Majid Nindy Agung saat diwawancarai di ruangannya. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Kepala Bagian Hukum Setdakab Jombang, Abdul Majid Nindy Agung saat diwawancarai di ruangannya. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

A Yahya


Rencana  Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jombang mengajukan Judicial Review terhadap Peraturan Bupati Jombang tentang Pemilihan Kepala Desa ke Mahkamah Agung direspons Pemkab Jombang. Pemkab Jombang mempersilahkan Peradi untuk ajukan Judicial Review soal Perbup Jombang No. 25 Tahun 2019 itu.

Kepala Bagian Hukum Setdakab Jombang, Abdul Majid Nindy Agung menyampaikan, pihaknya belum menerima surat atau pun rekomendasi dari hasil kajian Perbup No. 25 Tahun 2019 tentang Pilkades yang dilakukan oleh Peradi.

Kendati begitu, Agung mempersilahkan Peradi untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. "Kalau ada Judicial Review ya tidak apa-apa monggo (Silahkan, red) saja. Kita ambil positifnya, sehingga nanti Perbup yang ada itu akan lebih baik," ungkap Agung saat ditemui di ruangannya, Rabu (4/9) siang.

Menurut Agung, Peraturan Bupati tersebut tidak hanya digunakan untuk Pilkades serentak saat ini saja, melainkan akan digunakan seterusnya. Untuk itu, ia tidak mempermasalahkan adanya Judicial Review. "Ya bisa saja setiap aturan di bawah undang-undang itu memang setiap warga jika menginginkan direvisi ya bisa saja. Perbaikan itu bisa melalui kajian, termasuk juga Judicial Review," ujarnya.

Sementara, hasil kajian Peradi soal Perbup No. 25 Tahun 2019 tentang Pilkades ini muncul beberapa poin yang dinilai sumir. Seperti Pasal 21, 22, dan 23 mengenai cuti dan izin, serta Pasal 33 dan 34 mengenai sanksi pelanggaran kampanye yang tidak memberi efek jera.

Tidak hanya itu, Peradi juga menilai bahwa Perbup tersebut tidak menerangkan secara detail terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkades.

Menanggapi hal itu, Kabag Hukum Setdakab Jombang mengakui bahwa di dalam Perbup tersebut tidak diatur secara detail terkait bentuk pelanggaran administrasi, etik maupun pidana di dalam pelaksanaan Pilkades. "Kalau di Perbup secara umum belum, mungkin bisa dilihat di Juknis," kata Agung.

Seperti diketahui, di dalam Perbup No. 25 Tahun 2019 Tentang Pilkades Pasal 34, para calon kepala desa yang melanggar aturan hanya diberikan sanksi tertulis.

Sedangkan saat disinggung mengenai sanksi pelanggaran money politics, Agung mengatakan bahwa sanksi tersebut menjadi ranah penegak hukum atau pihak kepolisian. "Kalau terkait money politics, itu ranah aparat penegak hukum. Beliau yang bisa melakukan penilaian, apakah itu masuk ranah pidana atau tidak. Kalau itu masuk ke ranah pidana sampai ke pidana penjara, itu nanti akan menggugurkan persyaratan," terangnya.

Selain itu, Kabag Hukum Setdakab Jombang juga menanggapi soal sengketa hasil Pilkades yang dipersoalkan oleh pihak Peradi.

Menurut Agung, pelaksanaan Pilkades di Jombang memiliki panitia di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Elemen tersebut nantinya akan menyelesaikan permasalahan pelaksanaan Pilkades.

Hal tersebut, sambungnya, sudah diatur pada Juknis Pilkades pada Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan. "Mekanisme sengketa itu sudah ada. Jadi kita sudah membentuk tim di tingkat desa. Harapannya itu kalau ada masalah bisa diselesaikan di tingkat desa. Kalau tidak, bisa diselesaikan di tingkat desk di kecamatan. Kalau di desa tidak selesai, di kecamatan tidak selesai bisa di kabupaten. Kalau tidak puas dan masuk ke PTUN ya kami di bagian hukum akan melakukan pendampingan," pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load