Wakapolres Jombang Kompol Budi Setiono saat diwawancarai. (Foto  Adi Rosul / JombangTIMES)

Wakapolres Jombang Kompol Budi Setiono saat diwawancarai. (Foto Adi Rosul / JombangTIMES)



Mahalnya harga seragam batik di sejumlah sekolah di Jombang telah menjadi polemik lantaran banyak dikeluhkan oleh para wali murid. Hal ini lantas jadi perhatian oleh kalangan penegak hukum, terlebih lagi terkait pembelian seragam yang tak disertai dengan kuitansi dari pihak sekolah.

Ketua Tim Saber Pungli Kompol Budi Setiono mengatakan, tengah melakukan penyelidikan kaitannya dengan permasalahan seragam batik yang menjadi polemik di kalangan wali murid di kota santri ini. "Tentu kita pantau perkembangan situasinya seperti apa terkait penjualan seragam batik tersebut," ujarnya saat diwawancarai, (2/10).

Dikatakan Budi, terkait masalah harga seragam batik yang berbeda-beda di setiap sekolah tentu akan ia pelajari dengan cara meminta keterangan dari berbagai pihak. Seperti meminta keterangan dari sekolah, komite dan wali murid.

Ia juga menyebut salah satu keluhan pembayaran yang tanpa disertai bukti pembayaran juga akan jadi fokusnya tersendiri. "Termasuk untuk yang kwitansi itu, kita juga perlu tanya nanti sekolah dan pihak-pihak terkaitnya, gimana kok jadi begitu," kata Wakapolres Jombang itu.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah sering memberikan penyuluhan kepada banyak sekolah, terkait harus berhati-hati dalam menentukan langkah kebijakan. "Yang jelas karena ini juga jadi sorotan masyarakat, kami akan tetap menindaklanjutinya," tegasnya.

Sementara, Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Jombang Harry Rachmat menuturkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan penjualan seragam batik di sekolah-sekolah. Ia mengaku sudah mendapat dan mengumpulkan informasi terkait penjualan seragam batik tersebut.

"Tentu kita pantau perkembangan situasinya seperti apa terkait penjualan seragam batik tersebut. Kita tetap lihat dulu informasi yang beredar," tandasnya.

Tak hanya memantau penjualan seragam batik saja, ia juga mempertanyakan ada beberapa sekolah yang tidak memberikan kwitansi pembayaran seragam. Terlebih lagi, justru apabila tidak diberikan kwitansi tersebut, maka penjualan dilakukan secara sembunyi-sembunyi

"Ini yang aneh, seharusnya pembayaran diberikan kwitansi. Karena itu menjadi tanda bukti. Kan kalau tidak ada tanda bukti istilahnya sembunyi-sembunyi," kata Harry.

Untuk itu, Kasi Intel Kejari Jombang menghimbau, agar penjualan seragam batik ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu, apabila ada sumbangan atau sukarela, diharapkan tidak memberatkan wali murid. "Tentu kami berharap untuk penjualan seragam ini dilakukan dengan terbuka dan sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.(*)

 


End of content

No more pages to load