Prosesi pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Prosesi pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)



Pemerintah Kabupaten Jombang di era Bupati Jombang Mundjidah Wahab masih saja disibukkan dengan rotasi maupun mutasi para pejabatnya. Di umur satu tahun ini, kerja nyatanya dinilai belum membawa manfaat di kalangan masyarakat kota santri.

Salah seorang warga Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang Adang Dwi Widagdo mengatakan, era pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Mundjidah-Sumrambah harusnya sudah mulai melaksanakan program kerjanya secara fokus.

"Soal mutasi pejabat di lingkungan Pemda Jombang, saya selaku warga merasa Pemda masih saja hanya berkutat pada urusan pergantian pejabat birokrasi, dan masih belum fokus pada kepentingan masyarakat," ujar Adang yang juga selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Jombang, Sabtu (5/10).

Ia juga menilai, beberapa kali mutasi pejabat Pemkab Jombang dalam satu tahun kepemimpinan ini terkesan adanya politik balas budi di lingkaran pemerintahan Mundjidah-Sumrambah.

 

"Sudah sekian lama pejabat yang baru berkuasa. Tapi masih belum tampak kerja nyata dalam soal pembangunan di Jombang. Apalagi, Bupati yang sekarang adalah mantan wakil Bupati, sehingga semestinya sudah paham permasalahan yang terjadi. Seharusnya juga bisa segera diselesaikan programnya, tidak melulu berkutat di lingkungan birokrasi yang akhirnya terkesan adanya politik balas budi," tandasnya.
 


 

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis Komunitas Pemuda Anti Korupsi (Kompak) Jombang Lutfi Utomo. Ia menyatakan, rotasi atau mutasi jabatan seharusnya dikesampingkan dulu.


 

Menurutnya, masih ada PR (Pekerjaan Rumah) yang harus cepat terselesaikan, salah satunya soal program seragam gratis. "Masyarakat ini sudah menunggu seragam gratis yang dijanjikan oleh Bupati Jombang. Kenapa Pemerintah tidak fokus ini dulu. Ini mega proyek loh, anggarannya puluhan miliar," kata pria yang akrab disapa Upie ini.


 

Sementara, pada mutasi jabatan kali ini, ada 3 dinas yang terbilang vital dalam birokrasi pemerintahan, tidak diisi pejabat definitif. Yakni Dinas PUPR, BPKAD dan Dinas Pertanian.


 

Hal tersebut juga menjadi sorotan aktivis Kompak Jombang tersebut. Dikatakan Upie, tugas BPKAD sangatlah penting karena harus merumuskan rencana anggaran untuk R-APBD 2020. Sedangkan, Dinas PUPR juga dinilai penting karena tupoksinya untuk kebutuhan pembangunan di kota santri.


 

Dan lagi, Dinas Pertanian juga masih ada PR untuk menyelesaikan maraknya hama tikus yang menyerang para petani di sejumlah kecamatan. "Ketiga dinas itu kan vital sekali, kenapa kok malah pejabatnya digeser. Malah diberi pelaksan tugas, bukan pejabat definitif. Ini ada apa?," ujarnya.


 

Sekadar diketahui, Bupati Jombang melalui Surat Keputusan Nomor 188445/224/415.41/2019 memutuskan untuk melakukan rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Jombang. Pada surat keputusan itu, Ada 9 Pejabat Tinggi Pratama dan 12 Pejabat Pengawas yang diambil sumpah di ruang Bung Tomo, kantor Pemkab Jombang, Jumat (4/10) kemarin.


 

Disebut Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, rotasi yang dilakukannya itu bertujuan untuk penyegaran di birokrasinya. "Motivasinya ini karena mereka (pejabat, red) sudah menjabat 5 tahun. Sesuai aturan komisi ASN harus dilakukan penyegaran," pungkasnya.(*)

 


End of content

No more pages to load